Friday, September 28, 2018

Kapal Perang Hingga Tank TNI akan Diuji Coba Bahan Bakar Baru

KRI Bung Tomo 357

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah menyarankan penggunaan B0 atau solar non-subsidi untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista) selama dilakukan uji coba penerapan B20 pada alutsista.

"Sekarang kan masih diuji coba ke kapal-kapal perang, kapal-kapal selam, tank. Ini kami sarankan kalau memang belum bisa pakai B20, ya pakai B0 atau pakai Pertadex dulu, jadi biar semuanya B0," ujar Djoko kepada media saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Adapun, ia mengatakan, pihaknya juga tengah mencari tahu berapa besaran volume solar yang dibutuhkan untuk alutsista, dan juga dua sektor lain yang dikecualikan, yakni PLN dan  Freeport.

"Kan alutsista kan masih belum bisa B20. Kami mau tahu berapa volumenya kebutuhan solarnya. Untuk TNI kami sudah dapat angkanya 627.000 KL setahun. Sekarang kami ingin tanya datanya dari Polri, karena kan Polri juga punya senjata," tambah Djoko.

Sebagai informasi, Menteri Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, TNI meminta waktu selama 2 bulan untuk melakukan kajian terhadap kesiapan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang sudah ada dapat menggunakan B20.

"Alutsista ya mereka (TNI) minta waktu 2 bulan untuk audit forensiknya dan saat ini sudah berjalan tapi belum selesai. Katanya 27 September ini mereka mulai rapat untuk membaca hasilnya," jelas Darmin di kantornya, Selasa (25/9/2018) malam.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose memamerkan kendaraan taktis (rantis) KOMODO terbaru keluaran Pindad yang sudah dapat menerapkan B20.

"B20 kan kita sudah jalan, kita malah sedang uji coba menuju ke B50. Kita lagi bicara dengan vendor mesin kita karena akan ada perubahan di nozzle dan filter, selalu yang jadi permasalahan di situ," kata Mose kepada CNBC Indonesia dalam kunjungan ke pabriknya beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, alutsista seperti tank dan panser TNI sendiri menjadi salah satu dari tiga sektor yang diberikan relaksasi dari mandatori perluasan penerapan B20 sejak 1 September lalu. Dua lainnya adalah sebagian pembangkit listrik PLN dan tambang yang berada di ketinggian, seperti milik Freeport.

Resources
  • CNBC Indonesia