Imparsial Kritik Keras Pembelian Tank Leopard

Saturday, July 21, 2012
Advertisement
The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar pembelian 100 tank tempur utama (MBT-Main Battle Tank) Leopard dari Jerman dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial mengatakan, pemerintah dan parlemen harus berhati-hati dan cermat dalam menetapkan alokasi anggaran untuk pertahanan.

"Pembelian alutsista (alat utama sistem senjata) harus didasarkan pada kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia, bukan pada kebutuhan politik," kata Poengky di Jakarta, Kamis (19/7).
tank Leopard
Tank Leopard

Menurut Poengky, tidak ada alasan urgensi dalam pembelian tank Leopard saat ini. Poengky menduga rencana pembelian tank Leopard ini dimaksudkan hanya untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit pemerintah. "Transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan masih perlu dipertanyakan," katanya.

Namun, menurut Poengky, memperkuat peralatan tempur darat masih harus ditingkatkan. Tapi pemerintah harus memperhatikan geografi, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah meningkatkan kekuatan militer untuk jenis tank medium dan kavaleri ringan.

"Hal ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank menengah dan ringan bekerjasama dengan negara lain," kata Poengky, merujuk PT.Pindad sebagai kekuatan industri pertahanan nasional.
"Poengky menduga rencana pembelian tank Leopard ini dimaksudkan hanya untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit pemerintah"
Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Jerman Angela Merkel Selasa (10/7), salah satunya membahas rencana pembelian 100 unit MBT Leopard. Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia selama 20 tahun tidak pernah memodernisasi senjata dan elemen pertahanan.

Anggaran dipersiapkan untuk membeli 100 tank Leopard adalah 280 juta dolar.

Kritik tajam Imparsial terhadap rencana pemerintah untuk membeli tank Leopard Jerman berbuntut panjang. Al A'raf, Direktur Program Imparsial, yang juga adalah dosen di Universitas Pertahanan, telah dilarang mengajar. Menurut Al A'raf, larangan tersebut terkait dengan pemuatan tulisan di rubrik Opini di salah satu media cetak nasional. Al A'raf menuding, rencana pembelian Leopard merupakan kesalahan penempatan prioritas anggaran pertahanan.


Sumber: Imparsial

Artikel Terkait

Previous
Next Post »

17 comments:

Anonymous said...

Ada beberapa hal yang patutu dipertanyakan dari pernyataan Imparsial ini :
1. Apa urusannya lembaga penggiat HAM mengurusi pembelian alutsista
2. penyataan sebaiknya tidak membeli MBT patut dipertanyakan agenda dibalik itu mengingat hampir semua negara yang berbatasan langsung dg Indonesia sdh memiliki MBT
3. jejak rekam selama ini selalu memojokkan TNI, sekarang seolah2 berpihak pada TNI, patut dicurigai

Menurut saya, orang2 dan LSM seperti Imparsial ini perlu diselidiki ttg siapa dibalik itu, sumber dana mereka; karena sifatnya seperti benalu dan banyak menjual Indonesia

Anonymous said...

SETUJU...
LANJUTKAN...Beli leopard

arif rahman azis said...

Leopard harga mati............

Efran Syah said...

@ Anonim 1 : terimakasih atas analisanya

Anonymous said...

Persoalannya adalah kebutuhan strategis dinamika lingkungan untuk membeli Leopard cukup mendesak. Ingat 3000 Marinir Amerika sudah di Australi dan Negara-negara kawasan sudah memiliki Tank dengan kelas yang sama dengan Leopard.
Persoalan teknis bukanlah hal yang patut dikhawatirkan dengan pertimbangan tersebut.

Lebih dari itu kita harus fair . Jangan berkomentar seolah-olah Kemhan tidak melakukan apa-apa dalam hal pengembangan Industri Pertahanan khususnya Tank. Ingat pengembangan ini perlu waktu tidak seperti membuat mobilan dari bunga tebu. Semua simultan dilakukan oleh Kemhan kok, baik pengembangan industri pertahanan, maupun mengantisipasi perkembangan cepat lingkungan strategis yang harus diantisipasi.

Rasa-rasanya kalau bicara pertahanan kita ini pada naif siih...terlena oleh asumsi 5 s.d. 10 tahun ke depan tidak ada ancaman militer.

Efran Syah said...

@Anonymous Terimakasih, semoga Imparsial memahami situasi ini

Anonymous said...

Hmmh... orang seperti impartial itu sudah mendekati penghianat negara, karena tidak menginginkan RI menjadi negara kuat dan disegani oleh tetangga.

Anonymous said...

hadehhhh.....lindes aje pakae tank oknum LSM nya....cari duit kok jual negara....
jangankan cuma tank aku doain bisa beli ICBM sekalian..syukur syukur bisa biikin sendiri

Anonymous said...

Kurang setuju dgn alasan klasik :
" The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar pembelian 100 tank tempur utama (MBT-Main Battle Tank) Leopard dari Jerman dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI."
Anggaran pengadaan Leopard kalo digunakan untuk kesejahteraan smw prajurit sih cuma bisa bwt beli mie instan 1 kardus bwt masing2 prajurit,hehehe. piss

aninditablog said...

Transparansi dalam pembelian alusista hanya akan berujung kepada bencana, itu berarti bahwa setiap negara di dunia bisa mengetahui kekuatan persenjataan kita yang sesungguhnya

Negara-negara maju seperti Amerika bahkan tidak melakukan transparansi anggaran pertahanan negaranya.

Anonymous said...

Semua LSM di Indonesia kebanyakan dibiayai oleh LN, sehingga mrk tega jual diri dgn menghancurkan negara, sebaiknya ciduk sj mrk2 itu dan bungkam spy tdk ada lg penghkianat di negeri ini.

iwan saja said...

imparsial emang sialan, lsm seperti ini hrus dilenyapkan dr Nusantara.

Anonymous said...

Makanya dulu waktu vladimir putin menjadi presiden,gerakan pertamanya adalah menghapus 70% LSM,dan akhirnya sekarang rusia kembali menjadi negara kaya dan super power

Anonymous said...

waw hampir 3triliun rupiah ckck mending buat beli teknologinya bikin ndiri

muhammad muzakki said...

saya setuju sama imparsial... hanya memperkaya jendralnya saja.. kalau memang niat memperkuat militer uangnya jangan dikorupsi... ingat alutsista kita tidak ada apa2 dibandingkan malaysia,, karena anggaran militer rentan dikorupsi! andae aja KPK punya wewenang nangkap korupsi di bidang militer, mkn alutsista kita gak akan seperti ini..

rizaelze said...

imparsial taunya mengkritik az,,...penghianat...kedoknya az lsm..

Anonymous said...

LSM kerjanya apa ? dapet duit dari mana ?

Post a Comment