Latest News

PR Wajib untuk Panglima TNI Baru

Panglima TNI baru diminta harus dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, meneruskan reorganisasi TNI melalui program Kekuatan Pokok Minimum / MEF (Minimum Essential Force), dan tetap menjaga netralitas TNI.

TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkapkan, sejumlah pekerjaan rumah telah menanti untuk dikerjakan Panglima TNI baru. Di antaranya, mesti dapat meningkatkan disiplin TNI yang belakangan ini tampak merosot setelah kasus LP Cebongan dan perkelahian antara TNI dengan Polri.

Hal ini disampaikan Hasanuddin dalam siaran persnya, Rabu, 31 Juli 2013, terkait pencalonan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI yang baru, menggantikan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, yang Agustus mendatang akan segera memasuki masa pensiun.

"Tantangan Panglima TNI yang baru lainnya adalah menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI Nomor 34 tahun 2004. Seperti penyelesaian soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, pembinaan karir, dan lain-lain," ujar Hasanuddin.

Terkait sosok Moeldoko, Hasanuddin menilai, Kepala Staf TNI AD ini telah mengantongi sejumlah prestasi selama perjalan atau karir militernya, dan cukup layak menjadi calon Panglima TNI. Ia mengutarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Moeldoko akan digelar di Komisi I setelah 20 Agustus 2013.

Jangan Coba-coba Tarik TNI ke Politik Praktis

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Najib berharap Panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono nantinya menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2014. TNI jangan mudah dirayu dan ditarik-tarik oleh siapa pun juga dalam persoalan politik.

"Sebaliknya, siapa pun juga baik masyarakat dan parpol politik, tidak mencoba-coba menyeret TNI ke dalam urusan politik praktis. Kalau kita ingin memiliki TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk parpol, mestinya sama-sama menjaga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba menarik urusan politik pada TNI," ujar Najib di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2013.

Dalam kesempatan itu, Najib juga mengatakan, hingga kini belum memiliki informasi dan bukti kuat atas dugaan Jenderal TNI Moeldoko yang jadi calon tunggal Panglima TNI terlibat dalam sebuah operasi bersandi "Operasi Sajadah" di Jawa Barat. "Karena itu, masukan masyarakat seperti itu ditunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.

Najib juga menegaskan tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko. Sebaliknya, Moeldoko telah menunjukkan sejumlah prestasi sehingga pada akhirnya mengantarkannya menjadi Kepala Staf TNI AD. Dan, kini dipromosikan Presiden SBY untuk menjadi Panglima TNI.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi "Operasi Sajadah" dalam fit and proper test yang bersangkutan sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Saya memang sempat dengar juga informasi dari beberapa pihak terhadap dugaan keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi dengan sandi "Operasi Sajadah". Karena itu, saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan, biarlah masalah ini ditanyakan dan dikonfirmasi oleh anggota Komisi I," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2013.

Operasi tersebut dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan mengembalikan warga Ahmadiyah ke ajaran Islam yang benar. Di sinilah Moeldoko mendapat sorotan tajam karena kala itu ia menjabat sebagai Pangdam Siliwangi.

Komisi I berharap, Panglima TNI yang baru sudah dilantik selambatnya September 2013. Nama  Moeldoko sudah diajukan Presiden SBY ke DPR untuk menggantikan Panglima TNI Agus Suhartono yang akan pensiun.

Jurnal Parlemen


0 Response to "PR Wajib untuk Panglima TNI Baru"

Komentar tidak lagi dimoderasi, namun fitur anonim kami tiadakan. Gunakan akun Google atau akun terdaftar lainnya untuk berkomentar.