Latest News

Pro dan Kontra RUU Wajib Militer (Komcad)

Marinir latihan
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Negara (RUU Komcad). Dalam RUU ini, terdapat pasal yang mengatur agar setiap warga negara yang memenuhi syarat harus wajib militer yang dianggap kontroversial. Namun, rupanya wajib militer ini didukung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pembentukan UU Komcad itu memang sudah termaktub dalam Tap MPR No VI/MPR/2000 dan Tap MPR No VII/MPR/2000. Maka, dari sudut politik perundang-undangan, pembentukan UU Komcad itu memang harus dilakukan, Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Thohari, mengatakan.

RUU ini sudah ada di DPR sejak 2002. Awal tahun ini pernah dibahas. Namun saat ini belum menjadi prioritas dalam pembahasan RUU di DPR. Pembahasan RUU Komcad ditunda hingga RUU Keamanan Nasional (Kamnas) selesai.

Pasukan Komponen Cadangan dibentuk untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara.

Dilanjutkannya, dalam hal pertahanan, TNI merupakan komponen utama dan rakyat merupakan komponen pendukung. Sedangkan yang disebut dengan Komponen Cadangan adalah rakyat Indonesia yang terlatih dan yang sudah mengikuti wajib militer.

"Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara," kata Hajriyanto, Minggu 2 Juni 2013.

Wajib militer, Hajriyanto menjelaskan, juga dapat menjadi instrumen untuk memperkuat disiplin sosial. Diharapkan, setiap warga negara yang sudah mengikuti wajib militer dapat menjadi "ragi" bagi masyarakat atau komunitas sekelilingnya.

Ada beberapa hal yang menguntungkan dilakukan wajib militer. Diantaranya, jumlah personil TNI sebagai komponen utama pertahanan tidak perlu besar. Sebab, dia menilai, TNI yang terlalu besar tidak efisien - efeknya akan menghemat anggaran dan anggaran tersebut bisa dialihkan untuk hal lain seperti peningkatan alutsista modern.

"Yang penting postur TNI itu ramping tapi profesional, yang well-trained, well-paid, well equipped. Kekurangannya dipenuhi dengan komponen cadangan. Walhasil bagus sekali UU ini diadakan," kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR lainnya, Lukman Hakim. Dia mengatakan, wajib militer harus diarahkan dalam upaya memperkokoh kecintaan warga negara terhadap kedaulatan NKRI.

‎Untuk itu, wajib militer perlu ditujukan bagi sebanyak mungkin elemen bangsa. "Ini amat positif bagi ketahanan nasional kita. Melalui wajib militer tersebut, tak hanya ketahanan fisik yang dilatih untuk terus ditingkatkan, tetapi utamanya adalah penanaman kesadaran akan cinta tanah air," ujar dia.

Untuk itu, kata dia, wajib militer perlu diperluas ke elemen masyarakat, misalnya, pada mahasiswa, ormas kepemudaan, kader parpol, dan lainnya.

Sanksi Berlebihan

Namun, Hajriyanto berpendapat, aturan pemberian sanksi untuk warga yang menolak ikut wajib militer, dinilai belum perlu.

"Itu berlebihan kalau diberlakukan bagi masyarakat umum. Tetapi kalau diberlakukan khusus bagi PNS sangatlah wajar. Tanpa ancaman hukuman saja saya yakin akan banyak putra-putri bangsa yang bersedia ikut wajib militer," ujarnya.

Dalam RUU itu, disebutkan, bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, harus ikut wajib militer. Jika tidak, hukuman pidana 1 tahun penjara menanti.

Ketua MPR Taufik Kiemas, juga pernah mengatakan dukungannya terhadap aturan wajib militer ini. Sebab, ada hal-hal positif lainnya yang dapat diperoleh dengan diadakannya wajib militer, meski saat ini tidak dalam keadaan perang. "Masalah gempa juga harus siap siaga," kata Taufik.

Taufik mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan adanya wajib militer ini. Sebab, sebenarnya, kewajiban membela negara adalah amanat Undang-Undang Dasar. "Jadi jangan khawatir."

Wajib Militer Perlu Karena Fungsi TNI Belum Maksimal
 
Anggota Komisi I DPR I Bidang Pertahanan DPR, Susaningtyas Kertopati menilai wajib militer bagi warga negara Indonesia diperlukan karena TNI belum mampu melaksanakan fungsi pertahanan secara menyeluruh. Wacana wajib militer ini tercantum dalam Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Negara (RUU Komcad).

"Hal ini disebabkan keterbatasan alat utama sistem senjata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas," kata Susaningtyas, Minggu 2 Juni 2013. Atas dasar itu, komponen cadangan--dalam hal ini warga negara-- menjadi pendukung utama TNI.

Meski demikian, Susaningtyas mengakui tidak mudah memosisikan komponen cadangan tersebut dalam situasi global. Ketersediaan sarana dan prasarana, regulasi serta sinergi kebijakan antara lembaga pengelola negara sangat dibutuhkan dalam memadukan kekuatan komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

Selain itu, lanjutnya, pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara. TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dengan demikian, warga negara berkewajiban menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan nonmiliter, bersifat internal maupun eksternal, fisik dan nonfisik serta bersifat multidimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.

Apalagi, kata dia, dalam era globalisasi, kualitas ancaman semakin meluas dan melampui wilayah internal negara. Ancaman pertahanan keamanan bersifat eksternal terkait dengan kejahatan internasional, berupa terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut perusakan lingkungan, agresi maupun pelanggaran wilayah.

Sumber : Viva.co.id
Ilustrasi foto : U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Ronald K. Peacock


23 Responses to "Pro dan Kontra RUU Wajib Militer (Komcad)"

  1. Siplah.. kita dukung komcad. Nanti kalau sudah pada lihai perang, negara ini bakal kacau balau. Lihat aja sekarang, belum pinter perang aja kerjaannya tawuran melulu..

    ReplyDelete
  2. Wamil ??..
    Indo pndudukx ±250 jt ,. !!

    Ambil ajah 2,5 jt buat wamil .. Total dah biaya idupx, mulai petugas administrasi, transport, makan, pakaian, senjata, asrama dll / hari × pajng wktu wamil ..

    Klo udah qra" waras gk ya yg buat wamil nie !?
    Wajib blajr aj bnyk yg isdet tngah jaln ..

    Da carii muka ajje nie dpr .. Nyusain mulu..

    ReplyDelete
  3. mau,masuk jadi angota tni&polri,,perlu bayar puluh2 juta,

    ReplyDelete
  4. ya kalau memang beneran menghemat anggaran militer seh ok ok saja. masalahnya niat menghematnya tulus apa sekedar wacana saja? yang ada malah jadi ladang rampokan baru buat perut gendut rakus di dpr sana.

    ReplyDelete
  5. @Anonymous
    kata siapa puluhan juta ? pitnah itu, yang benar : ratusan juta !!!
    klo tahun 90 an ya betul puluhan, tp tahun 2000 an dah ratusan juta bro

    ReplyDelete
  6. Baguslah, kalo ada cadangan kira2 2 juta masyarakat terlatih, dan ane juga yakin kalo pendidikan militer itu bagus, mendingan mendidik masyarakat jadi berkemampuan militer daripada gak di didik atau diarahkan...... Tawuran mah karena memang gak di didik dan diarahkan, lihat saja mayoritas tentara (kecuali oknum) mana ada yg tawuran, adapun bentrok dgn polisi paling yg beberapa org oknum, masih banyak yg gak tawuran

    ReplyDelete
  7. pemimpin harus memberikan contoh dulu baru rakyat. dalam hal ini angkatan pertama yang ikut wamil haruslah pemerintah dan DPR. Enak aja nyruh orang wamil. Mereka enak-enak nyantai, ehh kita disuruh wamil.

    ReplyDelete
  8. Rakyat kok ditanya soal nasiyonalisme, lha anda2 para anggota DPR/MPR "yang terhormat" dulu gimana nasiyonalismenya anda2 ikut wamil juga atau tidak, selain itu maaf para jenderal2nya punya rumah dan mobil mewah darimana uwangnya kalok bukan dari uwang kita2 rakyat Indonesia jadi merubah sedikit seperti Pak SBY bilang "Jangan Ajari Kita Soal HAM" nah yang ini "Jangan Ajari Kita Soal Nasionalisme...".

    ReplyDelete
  9. Mario_bross42:
    Jangan mendramatisasi masalah wamil.!!
    Kita sebagai WN NKRI dukung penuh fenomena wamil di negara kita (selama aturan itu gk berat sebelah)
    Bagaimanapun wamil adl pilihan terbaik buat mendidik mental dan moral Anak bangsa ini untuk CINTA NKRI & GAK BERMENTAL KORUP.!!!

    ReplyDelete
  10. Ijin copy yah untuk tugas matkul opini publik tentang wajib militer, terima kasih :)

    ReplyDelete
  11. ane sih mau ikut wamil,
    tapi harus dijamin kesejahteraanx (kayak koperasi aja XD)
    jangan dijadiin sumber makanan tikus tikus DPR.

    ReplyDelete
  12. Hajriyanto
    "Tanpa ancaman hukuman saja saya yakin akan banyak putra-putri bangsa yang bersedia ikut wajib militer,"

    bener banget pak, saya siap, dan saya yakin juga sama seperti bapak, bahwa di luar sana banyak putra-putri bangsa yang bersedia ikut dan menjadi COMCAD/wajib militer seperti saya.
    saya harap RUU ini cepat di sahkan tidak perlu wajib atau dengan paksaan toh saya mau dan saya yakin 100% masih banyak yang mau di luar sana.

    ReplyDelete
  13. wamil ok, yang ngga ok itu klo anggarannya dikorupsi

    ReplyDelete
  14. klu bisa secepat mungkin harus diterapkan wajib meliter di negara kita ini..anak2 bangsa siap menjadi bagian dari keutuhasn negri ini...i love indonesia......

    ReplyDelete
  15. Comcad/wamil hrs dilaksanakan bagaimana tdk wilayah kita sama dg AS, AS utk menjaga wilayah negaranya disiapkan jutaan relawan Comcad dan hukumnya wajib bila melanggar akan dikenai sanksi sbg negara demokrasi hukum sbg panglima. Salam NKRI..........

    ReplyDelete
  16. Comcad wajib hukumnya NKRI sama dg AS wilayahnya, koq relawannya ndak ada kan malu dan negara AS aja mau dijadikan relawan comcad masakan kita kalah dg AS. Malu dong............malu dong...........ok siap2.................

    ReplyDelete
  17. kalo semua PNS Wajib Bela Negara berangkat dulu dari anggota DPR jangan PNS kelas/Gol rendah saja........terutama yang memberi gagasan dan ide......... atau lebih baik batalkan saja karena buang anggaran negara. PNS itu akan kerja maksimal apabila sesuai porsi dan gaji cukup untuk Biaya hidup terutama anak kuliah. jadi tidak usah menggembor gemborkan dunia akan perang ,,,,, atau bicara apabila Negara dalam keadaan genting ........ itu sih nakut nakutin aja biar dapat proyek melatih Wajib Bela Negara.......................dan jangan dijadikan sumber korupsi baru......

    ReplyDelete
  18. ah itu sih lagu lama wajib militer .....apalah bela negara menurut saya bela negara itu tidak perlu latihan kayak begitu begitu yang penting belajar ..., bisa sekolah yang tinggi dan berprestasi........ kalo masalah disiplin aja sih di agama juga udah diajarin .... masalah jihad ......nggak perlu dilatih ... buang anggaran negara saja dan peluang tikus untuk menggerogoti ............saya tidak setuju ......( kalo maksa mulai dulu dari presiden dan wakil presiden kemudian anggota DPR , MPR , Kejaksaan ...... dan instansi yang berbau korup..........berangkat wajib militer)

    ReplyDelete
  19. nggak ada kerjaan aja tuh panitia wajib bela negara ....

    ReplyDelete
  20. Panitia aja tuh yg bikin ribet ... banyak acara ... abisin anggaran dan nggak ada kerjaan........

    ReplyDelete
  21. Percayakan saja sama TNI dan POLRI untuk keamanan Negara ... kasih gaji yang gede dan PNS membantu urusan Administrasi negara ....... bereskan nggak usah ribet ribet ...

    ReplyDelete
  22. yang terdidik juga masih banyak kejadian yg tawuran ....

    ReplyDelete
  23. Yang melatihnya juga masih suka korup kok ......??????????

    ReplyDelete

Komentar tidak lagi dimoderasi, namun fitur anonim kami tiadakan. Gunakan akun Google atau akun terdaftar lainnya untuk berkomentar.