Latest News

Pasal-pasal Utama dalam RUU Komponen Cadangan

TNI
 
Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan (Komcad) Pertahanan Negara saat ini sedang digosok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini sudah ada di DPR sejak tahun 2002. Awal tahun ini pernah dibahas, amun saat ini belum menjadi prioritas dalam pembahasan RUU di DPR. Pembahasan RUU Komcad ditunda hingga RUU Keamanan Nasional (Kamnas) selesai.

Berikut beberapa pasal yang termaktub dalam RUU Komponen Cadangan :

Warga negara yang wajib menjadi pasukan Komponen Cadangan (wajib militer)

Pasal 8
Ayat (1) Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/ atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota Komponen Cadangan.

Ayat (2) Mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, wajib menjadi anggota Komponen Cadangan.

Ayat (3) Warga negara selain Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/ atau buruh dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat secara suka rela mendaftarkan diri menjadi Anggota Komponen Cadangan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.

Untuk menjadi anggota Komponen Cadangan harus memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, latihan dasar kemiliteran. Persyaratan umum mencakup warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 
Pidana bagi yang menolak wajib militer

Pasal 38
1. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang memenuhi persyaratan, dengan sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi Anggota Komponen Cadangan tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan.

3. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

4. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya ditangguhkan menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 40 mengatur hukuman bagi orang yang melakukan tipu muslihat untuk tidak ikut komponen cadangan.

1. Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seseorang yang karena jabatan atau kedudukannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 41 mengatur hukuman bagi anggota komponen cadangan yang membolos dinas.

1. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan dinas aktif pada saat latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

3. Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa alasan yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
 
Berbeda dengan DPR, MPR sudah menyetujui RUU Komponen Cadangan disahkan menjadi UU. Bila memang sudah disahkan setidaknya dari sisi anggaran UU Komponen Cadangan akan menghemat anggaran TNI. Dengan begitu dana bisa dialihkan untuk hal-hal lain seperti modernisasi alutsista yang modern.
 
Sumber : Viva
Foto Via : Republika


7 Responses to "Pasal-pasal Utama dalam RUU Komponen Cadangan"

  1. Lihat tuh negara, pasal-pasalnya ngancem banget!! ngaca dong!! apa yang sudah anda-anda berikan buat rakyat!! cari makan aja masih pada kelimpungan, kok masih mau disuruh ngurusin negara pula..

    ReplyDelete
  2. @hayeaje..UU Komponen Cadangan (Wamil) di negara mana saja pasti diiringi sanki termasuk sanksi pidana.
    Bahkan Moch Ali pun pernah dicabut gelarnya gara-gara menolak wamil.

    "Jangan kau tanyakan apa yang sudah negara berikan padamu tapi tanyakanlah apa yang sudah engkau berikan untuk negara" JFK

    Sebenarnya ada keuntungan yang didapatkan ketika seseorang ikut wamil..yaitu
    1. sikap mental yang tangguh, tidak mudah menyerah.
    Ini penting dimiliki setiap warga negara, bahkan banyak alumni wamil di luar negeri yang sukses di karir maupun bisnisnya. Sifat ini muncul dalam didikan selama wamil

    2. sikap disiplin
    3. semangat bela negara

    Banyak negara yang menerapkan wamil ternyata justru negaranya menjadi lebih cepat maju karena ex wamil memiliki sikap berjuang yang tangguh dan disiplin.
    Lihat saja negara yang tidak memiliki SDA semacam Korsel dan Singapura. Bahkan di tahun 1960 jauh dibelakang Indonesia sekarang mereka jauh didepan bahkan banyak menguasai sektor ekonomi Indonesia.
    Namun bagi sebagian orang bermental kecil, kata-kata militer saja sudah bikin ngeri apalagi ikut lahitan didalamnya

    ReplyDelete
  3. Perhatikan Pasal 8 ayat1 s.d 3 dengan baik kenapa pengusaha tidak dicantumkan untuk ikut wamil kayaknya undang2nya perlu lebih dibahas lagi atau mungkin anggota DPR itu berpikir ah tak mungkin anak berumur 18 tahun punya usaha !

    ReplyDelete
  4. untuk apa wamil? rakyat indonesia buaaanyak begini. siapa yg mw nyerang?

    ReplyDelete
  5. "Persyaratan umum mencakup warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Saya tidak setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, saya hanya setia kepada Allah dan Rasulnya. jadi saya tidak wajib iku wajib militer.

    ReplyDelete
  6. yg wajib wamil mereka petinggi2 pemerintah smpai staf hngga pgawai/pns.
    Bukan rakyat kecil yg slama ini telah mereka ''sengsarakan'' dngan kebijakan2 yg kadang hanya membuat rakyat smakin menjerit.

    Kata bijak mengatakan ''jangan tnya ap yg tlah dbrikan negara pdamu, tpi ap yg bsa kmu berikn untk negara''.
    Mari kta fkrkan, cocok kta2 itu buat rakyat indonesia dtngah2 kemelaratan dan kemiskinan ???bahkan ktika lahir saja seorang manusia di atas tanah indonesia, mka ia telah bertanggung jawab thdap hutang2 negara yg korup ini.

    ReplyDelete
  7. yg selalu mengeluh tanpa mau berusaha & selalu minta kpda negara adalah contoh orang2 PEMALAS.!

    ReplyDelete

Komentar tidak lagi dimoderasi, namun fitur anonim kami tiadakan. Gunakan akun Google atau akun terdaftar lainnya untuk berkomentar.